Enrekang,-Dalam Rangka percepatan pencapaian Universal Akses Air Minum Aman dan Sanitasi layak, serta untuk melanjutkan dan memperluas Program Pamsimas III di wilayah perdesaan dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat dan berdasarkan Surat Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya Direktorat Air Minum Nomor : PR 0101- Ca/351, tanggal 5 Agustus 2020 tentang Permintaan Penyampaian Usulan Desa Sasaran Program Pamsimas III TA. 2021.
Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Panitia Kemitraan (PAKEM) Pamsimas III Kab. Enrekang telah melaksanakan Sosialisasi Kabupaten untuk memberikan informasi dan ketentuan awal
dalam penjaringan minat Program Pamsimas III Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2020 untuk Tingkat Kabupaten. Kegiatan tersebut dilaksanakan Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bappeda Litbang Kab. Enrekang.

Kepala Bappeda Litbang Kab. Enrekang Bapak DR. Ir. Chaidar Bulu. ST, MT dalam sambutan beliau menyampaikan bahwa Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. dalam tata kelola program pamsimas melibatkan
seluruh pemangku kepentingan dari semua unsur dan pihak pemerintah termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa, masyarakat dan non-pemerintahan termasuk pihak swasta, bumn dan bumd, yang mana dengan perannya masing-masing diharapkan dapat bersinergi dalam percepatan pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi di kabupaten enrekang.

Materi sosialisasi dibawakan oleh Koord, Kabupaten Program Pamsimas III Kab. Enrekang Budiarman, SE. Dalam pemaparannya bahwa program hibah khusus pamsimas Kabupaten Enrekang merupakan Dana Bantuan Langsung kepada Masyarakat (BLM) agar dapat berperan langsung kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan sarana & prasarana air minum dan pembangunan sarana & prasarana sanitasi pada desa sasaran, yang bersumber dai APBN
dan APBD.

Alokasi anggaran pada program pamsimas yang terdiri dari 70% dana APBN dan
APBD, 20 % konstribusi masyarakat dalam bentuk in cash (dana tunai) dan inkind
(benda/barang/tenaga) serta minimal 10 % alokasi APBDes.
Dari pelaksanaan program pamsimas sejak tahun 2017-2018, 34 desa telah melaksanakan kegiatan Pamsimas III dengan total nilai investasi RP 11.691.482.000 (APBN Rp.
5.957.000.000, APBD Rp 1,955.100.000, kontribusi masyarakat Rp 2.260.600.000, APBDes Rp
1.130.300.000). pada 34 desa sasaran tersebut, ditargetkan tambahan penerima manfaat air minum sebanyak 30.147 jiwa dan target tambahan pengguna jamban sebanyak 7.262 jiwa.

Untuk pelaksanaan program pamsimas tahun 2019, 21 desa telah melaksanakan
kegiatan Pamsimas III dengan total rencana nilai investasi Rp 7.350.000.000 (APBN Rp.
3.675.000.000, APBD Rp 1.470.000.000, kontribusi masyarakat Rp 1.470.000.000, APBDes
Sharing Rp 735.000.000. pada 21 desa sasaran tersebut, ditargetkan tambahan penerima
manfaat air minum sebanyak 20.044 jiwa dan target tambahan pengguna jamban sebanyak
5.060 jiwa,
Untuk pelaksanaan program pamsimas tahun 2020, 16 desa siap melaksanakan
kegiatan Pamsimas III dengan total rencana nilai investasi rp 5.600.000.000 (APBN Rp.
1.960.000.000, APBD Rp 1.960.000.000, kontribusi masyarakat Rp 1.120.000.000, APBDes
Sharing Rp 560.000.000. pada 16 desa sasaran tersebut, ditargetkan tambahan penerima
manfaat air minum sebanyak 14.431 jiwa dan target tambahan pengguna jamban sebanyak
3.050 jiwa,
Dengan pengalokasian dana hibah program pamsimas dalam bentuk pembangunan
sarana & prasarana air bersih baik dengan sistem grafitasi maupun dengan pompanisasi, “
Pemerintah Kabupaten Enrekang telah berhasil mewujudkan mimpi-mimpi masyarakat pada
desa sasaran untuk dapat menikmati air bersih yang aman dan layak ” sehingga dengan tersedianya air bersih masyarakat dapat semakin meningkatkan kualitas hidupnya serta kesejahteraannya. atau dengan kata lain melalui program pamsimas ini pemerintah kabupaten
enrekang telah mewujudkan Enrekang Aman Maju dan Sejahtera (EMAS) yang berkelanjutan dan Religius melalui keberhasilan Pemerintah Kabupaten Enrekang merajut mimpi – mimpi
masyarakat akan ketersediaan air minum sanitasi.
Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa unsur yaitu Tim DPMU Program Pamsimas III, Tim Panitia Kemitraan, Satker dan PPK Pamsimas Kab. Enrekang, Pimpinan Cabang Bank Suleselbar Enrekang, AMP BRI Enrekang, Ketua Baznas Enrekang. Kehadiran unsur tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran serta mereka dalam membantu pemerintah kabupaten Enrekang untuk mencapai target pencapaian akses air minum layak dan sanitasi layak bagi masyarakat perdesaan khususnya peran serta BUMN/BUMD terkait CSR, serta keterlibatan Baznas khususnya dalam pemberian bantuan Sarana Air Minum maupun sanitasi bagi warga fakir dan Miskin.
Sosialisasi ini juga dihadiri oleh unsur Camat (Curio, Anggeraja, Cendana, Enrekang, Maiwa, Buntu Batu)
dan Kepala Desa (Desa Siambo, Desa Mandalan, Desa Curio, Desa Karrang, Desa Pundi Lemo, Desa Malalin, Desa Lebang, Desa Cendana, Desa Karueng, Desa Cemba, Desa Tuncung, desa Kaluppang, Desa
Buntu Mondong).


Kesepakatan dari Sosialisasi Kabupaten adalah bahwa akan diadakan sosialiasi ditingkat Desa mulai tanggal 24 – 29 Agustus 2020, dan selanjutnya setiap desa akan menyusun proposal dan surat minat
apabila pemerintah desa dan masyarakat sepakat untuk menerima program pamsimas.

Proposal akan diajukan ke Panitia Kemitraan (Pakem) pamsimas III (Bappeda-Litbang) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan seleksi kelayakan desa sebagai calon penerima pamsimas III.
Untuk seleksi desa tahun 2020 merupakan calon desa untuk pelaksanaan tahun 2021, dengan target desa sesuai dengan Surat dari Kementerian PUPR adalah 10 Desa (2 Desa APBD dan 8 Desa APBN) dengan rencana Nilai bantuan langsung masyarakat (Hibah) adalah Rp 245.000.000 perdesa. (Masna.bappeda)

Enrekang, -Bappeda-Litbang Enrekang menggelar rapat konsolidasi sekaitan dengan telah ditetapkannya RKPD Tahun 2021.

Acara tersebut dibuka Kepala Bappeda-Litbang Enrekang Dr. Chaidar Bulu, ST. MM sekaligus memberikan pengarahan
saar rapat konsolidasi Perencanaan

Diterangkan Dr. Chaidar Bulu, ST. MT, bahwa perencanaan dan penganggaran tahun 2021 merupakan RPJMD tahun ketiga, dimana RKPD merupakan dokumen tahunan yang hadir dalam rangka jembatan mencapai target yang telah digariskan dalam dokumen RPJMD, dan muaranya yakni mewujudkan visi dsn misi Bupati dan Wakil Bupati.

Kata Dr. Chaidar Bulu, bahwa rujukan kita dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yakni Permendagri nomor 86 Tshun 2017, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehingga,harapan kita dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun pendekatannya harus memenuhi aspek substansial dan memenuhi aspek legalitas aturan.

Sebagai bahan evaluasi tahun tahun sebelumnya, harus memastikan konsistensi baik antara dokumen perencanaan maupun antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

Ia menggagas inovasi, misalnya konsistensi antara dokumen RKPD dengan Renja OPD (sehingga harus dilakukan verifikasi Renja) kemudian antara dokumen RKPD dengan KUA-PPAS sampai antara KUA-PPAS dengan dengan RAPBD.

Terdapat dua Konsep dalam perencanaan menjadi arahan Kepala Bappeda-Litbang Enrekang yakni Konsep Money Follow Program dimana output menjadi dasar dalam pengalokasi anggaran dan konsep “SMARt”.

Kekuatan dua konsep tersebut diyakini, bahwa perencanaan selain merujuk pada target yang ditetapkan juga harus dipastikan apa yang direncanakan realistis untuk dicapai dengan menggunakan potensi yang ada.

“maka ini penting soal aspek waktu pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan harus betul-betul dipertimbangkan sehingga progres realisasi fisik dan keuangan berada pada posisi yang proporsional dan rasional”,papar Dr. Chaidar Bulu, ST. MT (22/7)

Selanjutnya secara lebih teknis pada peserta rapat diterangkan oleh Kabid perencanaan makro bappeda-litbang Sumardin, SE.M.AP.

Menurut Sumardin, rapat konsolidasi untuk memberikan pemahaman kepada OPD terkait muatan verifikasi Renja. Bahwa verifikasi renja sesungguhnya upaya mensingkronkan antara RKPD dengan Renja OPD.

Kata Sumardin, secara mekanisme pasca pasca penetapan RKPD maka selanjutnya dilakukan verifikasi renja, hasilnya kemudian di input kedalam SIPD sebagai Ranhir renja OPD.

“Dalam waktu yang tidak lama selanjutnya akan diusulkan domumen KUA-PPAS dan paralel dilakukan perubahan RKPD tahun 2021, “ujar Kabid perencanaan makro Sumardin,SE.M.AP.

Rapat berlangsung di aula Bappeda-Litbang diikuti segenap bidang perencanaan OPD dan kecamatan tersebut ditarget terimplementasi pada penganggaran tahun 2021.

Kata Sumardin, RKPD Enrekang telah ditetapkan pekan lalu itu mengacu Permendagri paling lambat 1 minggu setelah penetapan RKPD provinsi.

“RKPD provinsi ditetapkan melalui Pergub, dengan dasar itu, maka tanggal 20 juli 2020 RKPD Enrekang ditetapkan melalui Perkada,,”jelasnya.

Lebih jauh menurut Sumardin, dalam upaya percepatan penyelesaian dokumen perencanaan baik pokok 2021 maupun perubahan 2020 maka diharapkan OPD dapat bekerja maksimal dengan tetap memperhatikan substansi muatan dokumen perencanaan yang disusun.

Maka dari itu lanjut kabid perencanaan makro Sumardin, jika OPD bekerja maksimal maka minggu depan semua dokumen kita berharap dapat dirampungkan.

“kita rencanakan verifikasi Ranhir Renja OPD dan kecamatan dilaksanakan hari Kamis dan Jum’at minggu depan, “tegasnya.

Lanjut dia, keyakinan penginputan ke dalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) akan berjalan lancar krn hanya menyesuaikan indikator dan pagu indikatif.

Olehnya itu, menu yang ada dalam SIPD sdh tersedia Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan hasil pemetaan merujuk pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur.

“Sementara seperti konten urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pengimputannya lebih lancar karena sebatas menyesuaikan indikator dan pagu indikatif”,urai kabid perencanaan makro Sumardin,SE. M. AP